Menjawabpertanyaan Anda, informasi mengenai pemotongan gaji suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) bila menceraikan istrinya yang juga PNS adalah benar. Hal tersebut diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ("PP 10/1983") sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990 . KBRN Aceh Utara : Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara mencatat, kasus perceraian terhitung dari bulan Januari hingga Juli 2020, mencapai 426 kasus. Dari kasus perceraian itu, yang masih dominan adalah isteri melakukan gugat cerai suami (permohonan istri), dibandaingkan suami BagiPenggugat atau Tergugat yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada atasannya. Prosedur dan syarat-syarat perceraian bagi PNS/ Polri dan TNI adalah sebagai berikut: Surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian. Buku nikah Asli atau duplikat buku nikah. Bermaksudmengajukan Gugat Cerai kepada suami saya : Alan Budi Santoso, SE bin Kademo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Staf Ahli Fraksi PDIP di DPRD Kab. Majapahit, tempat tinggal di Kelurahan Airlangga RT.005 Kecamatan Majapahit Kabupaten Mataram, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. . Jakarta - Aturan cerai PNS telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian disempurnakan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan tersebut, terdapat mekanisme pembagian hasil gaji PNS untuk mantan istri yang diceraikanDalam Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan, apabila PNS pria mengajukan perceraian maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk membiayai kehidupan mantan istri serta anak-anaknya."Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya," bunyi aturan tersebut seperti dikutip detikcom. Namun, apabila dari hubungan perkawinan tersebut yang bersangkutan tidak memiliki anak, maka PNS pria wajib memberikan setengah gajinya kepada mantan istri."Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi," bunyi ayat pembagian gaji itu kemudian disempurnakan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990. Dalam aturan yang telah disempurnakan itu, pembagian gaji kepada mantan istri tidak diberlakukan apabila perceraian terjadi dengan alasan tertentu."Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya," bunyi PP 45/1990 bagaimana jika pihak istri yang meminta cerai? Apakah PNS pria tetap harus membagi gajinya? Klik halaman juga Video PNS Ganteng Melawan Stigma Negatif Masyarakat[GambasVideo 20detik] Fenomena istri PNS menggugat cerai suami bukanlah hal yang jarang ditemukan. Sering kali kita jumpai berita tentang pns tergugat cerai akibat beberapa hal. Mulai dari ketidakcocokan dalam rumah tangga, isu perselingkuhan, dan lain sebagainya. Tentu saja dalam hal ini ada hak istri yang harus dipenuhi, maka dari itu dibutuhkan proses dan prosedur yang tepat dalam pengajuan cerai. Adapun proses pengajuan gugatan cerai dari istri terhadap suami bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan proses berkelanjutan yang bisa dibilang cukup panjang. Maka dari itu ada baiknya menyimak lebih dulu apa saja prosedur dalam melakukan gugatan cerai tersebut. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini beberapa poin prosedur mengajukan gugatan cerai secara resmi ke pengadilan. Contents1 Menentukan Alasan Kuat Perceraian2 Istri PNS Menggugat Cerai Suami Harus Menyertakan Dokumen Pendukung3 Menyewa Pengacara4 Mendatangi KUA Atau Konsultasi Dengan BP45 Membuat Surat Gugatan6 Menyiapkan Biaya Perceraian7 Mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan8 Menunggu Panggilan Sidang9 Menjalani Proses Sidang Menentukan Alasan Kuat Perceraian Hal pertama yang harus disiapkan tentun saja alasan kuat yang mendasari perceraian. Dalam hal PNS tergugat cerai, alasan ini pasti akan ditanyakan oleh pihak pengadilan. Selain itu alasan perceraian juga menjadi dasar yang kuat bagi keputusan pihak berwenang. Misalnya yaitu hakim yang memimpin sidang di pengadilan nantinya. Istri PNS Menggugat Cerai Suami Harus Menyertakan Dokumen Pendukung Selanjutnya dalam kasus pns tergugat cerai, diperlukan kelengkapan dokumen pendukung untuk melakukan gugatan cerai. Maka dari itu sebaiknya tanyakan lebih dulu pada pihak pengadilan tentang dokumen apa saja yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi. Perhatikan juga berapa jumlah copy dokumen yang harus disediakan. Supaya prosedur administrasi pengajuan gugatan terpenuhi dengan lancar. Menyewa Pengacara Prosedur istri PNS menggugat cerai suami secara administrasi berikutnya yaitu dapat dilakukan dengan jalan menyewa pengacara. Beberapa orang bisa jadi cukup sibuk untuk mengurus proses perceraian sendiri. Atau kadang kala kedua belah pihak yang telah sepakat untuk bercerai tidak ingin berargumentasi lebih lanjut dalam sidang. Sehingga menyewa pengacara bisa menjadi alternatif untuk mempermudah dan mempersingkat waktu. Selain itu menggunakan pengacara dapat membantu pemenuhan hak istri secara penuh. Sehingga dalam hal pns tergugat cerai tidak ada yang dirugikan. Prosedur berjalan lancar dan proses perceraian juga tidak berbelit-belit. Baca juga Pengertian Moratorium PNS 8 Fakta yang Sebaiknya Anda Tahu Mendatangi KUA Atau Konsultasi Dengan BP4 Ada baiknya jika ingin melayangkan gugatan cerai terlebih dahulu mendatangi KUA atau berkonsultasi dengan BP4. Tujuannya untuk memperjelas pokok permasalahan yang terjadi dan sebisa mungkin dilakukan mediasi antara kedua pihak. Jika masih memungkinkan, sebaiknya perceraian dihindari, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Terutama karena perceraian anggota PNS bisa berujung pada resiko terjadinya pemecatan. Membuat Surat Gugatan Jika keinginan untuk bercerai dari kedua belah pihak sudah yakin dan pasti, maka selanjutnya pihak istri membuat surat gugatan secara resmi. Dalam surat tersebut harus menyatakan apa saja yang membuat adanya tuntutan perceraian. Misalnya akibat tidak mendapatkan nafkah, atau adanya perselingkuhan, dan hal-hal lain yang bisa menjadi alasan kuat pengajuan gugatan. Pembuatan surat gugatan ini cukup penting. Isinya juga harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misalnya memberikan alasan perselingkuhan harus didasarkan pada bukti-bukti yang valid. Sehingga surat gugatan juga dapat dipertanggung jawabkan di depan pengadilan nantinya. Apabila ditulis secara asal, penggugat bisa beresiko terkena tuntutan balik dengan pasal penipuan atau pencemaran nama baik. Menyiapkan Biaya Perceraian Salah satu hal yang sering dilupakan saat proses gugatan cerai pada suami yang bekerja sebagai PNS yaitu besarnya biaya perceraian yang harus disiapkan. Maka dari itu ada baiknya mencari informasi lebih dahulu tentang berapa biaya yang harus dibayarkan. Belum lagi jika menggunakan jasa pengacara perceraian, maka tentu biayanya bisa berkisar belasan hingga puluhan juta rupiah. Maka dari itu pastikan kondisi keuangan memadai untuk membayar biaya perceraian tersebut. Baca juga Cara Memilih Bimbel CPNS Pahami 11 Hal Ini Sebelum Memilih Mendaftarkan Gugatan Ke Pengadilan Apabila semua persyaratan sudah lengkap, maka gugatan cerai dapat segera didaftarkan ke pengadilan. Segera menuju lokasi pengadilan sesuai tempat tinggal dan daftarkan gugatan sesuai prosedur yang diminta. Pastikan gugatan diterima oleh pihak pengadilan supaya proses perceraian dapat ditindaklanjuti. Setelah berkas gugatan masuk ke pengadilan, maka selanjutnya cukup menunggu panggilan sidang. Biasanya akan dikirimkan surat panggilan secara tertulis melalui pos. Proses panggilan ini juga dapat memakan waktu berminggu-minggu. Maka dari itu sebaiknya tunggu dengan sabar hingga pemanggilan sidang didapatkan secara resmi. Menjalani Proses Sidang Jika sudah mendapatkan panggilan resmi, maka segera perhatikan tanggal sidang yang ditentukan. Pastikan kedua belah pihak baik istri ataupun suami menghadiri proses sidang yang berlangsung sehingga proses perceraian berjalan lancar. Selama proses sidang umumnya hakim akan melakukan klarifikasi dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Jika memang mediasi tidak dapat ditempuh, barulah hakim akan memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang dilayangkan oleh istri. Itulah 9 langkah prosedur istri PNS menggugat cerai suami secara administrasi. Mengingat bahwa gugatan cerai ini dapat memakan waktu yang panjang, maka sebaiknya pertimbangkan sebaik mungkin sebelum melayangkan gugatan. Jika memungkinkan, lakukan diskusi supaya resiko yang mungkin terjadi juga bisa dihindari. Contohnya perebutan hak asuh anak, hingga masalah harta gono gini yang dapat berbuntut panjang. Baca juga Cara Membuat Notulen Rapat 10 Tips yang Bisa Anda Terapkan Dengan panjangnya prosedur cerai yang dilakukan di atas, sebisa mungkin lakukan mediasi supaya perceraian dapat dihindari. Sebagai istri PNS, ada baiknya mempertimbangkan nama baik suami di kantor maupun kenyamanan anak. Maka dari itu jika masalah masih dapat diselesaikan, ada baiknya gugatan cerai tidak perlu dilayangkan. Related postsPerpres Tunjangan Kinerja PNS Daerah Serta 7 Tahapan PerhitungannyaPengertian Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Serba Serbinya8 Jenis Golongan PNS Dan Gajinya Yang Menarik Diketahui7 Alasan Mutasi PNS Termasuk Kendala Dan Solusinya8 Ucapan Perpisahan Pensiun PNS yang Penuh KesanCatat, Ini 12 Syarat Izin Belajar PNS yang Wajib Dicermati Untuk istri yang hendak melakukan gugat cerai suami PNS pegawai negeri sipil. Ada baiknya jika Anda simak penjelasan berikut terlebih dahulu. Dengan demikian Anda pun akan mengerti dan paham apa hak dan kewajiban sesuai aturan yang dasarnya jika melihat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, dapat dinyatakan bahwa setiap istri berhak melakukan gugat cerai kepada suaminya. Baik suaminya itu berstatus PNS atau hanya itu, bahkan dalam agama Islam pun yang menyatakan ikrar perceraian ada pada suami. Tetap memberikan peluang bagi istri untuk melakukan gugat cerai terhadap tetapi hak apa saja kiranya yang bisa didapatkan istri setelah menggugat cerai suaminya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya jika Anda simak penjelasan atau studi kasus berikut terlebih yang menggugat ceraiDalam sebuah studi kasus ada seorang suami PNS yang melakukan cerai talak pada istrinya. Dari tindakannya tersebut, tentunya ada beberapa kewajiban yang harus dilakukannya pada mantan istri. Berikut penjelasannyaBerdasarkan hukum Islam Jika melihat pada hukum Islam, apabila suami menjatuhi talak pada istrinya tentunya ia tetap harus memberikan nafkah serta kiswah pada istrinya yang dilakukan selama masa iddah. Terkecuali untuk istri yang dijatuhi talak ba’in yaitu talak yang tidak dapat rujuk. Terkecuali pihak istri telah menikah dengan orang lain terlebih suami pada mantan istri berdasarkan hukum itu, jika dilihat dari aturan hukum negara, kewajiban suami apabila dirinya telah melakukan cerai talak pada istri telah diatur pada Pasal 41 UU Perkawinan yang mana kewajiban tersebut akan ditentukan oleh pihak ada pula aturan lainnya yang dibuat lebih khusus bagi para PNS. Kewajibannya setelah menceraikan istri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun aturan tersebut, dinyatakan bahwa bagi suami PNS yang mengajukan cerai talak atau menggugat cerai wajib untuk menyerahkan sebagian gajinya bagi anak dan tersebut dilakukan dengan jumlah ⅓ satu pertiga untuk masing-masingnya. Untuk dirinya ⅓ satu pertiga, untuk istrinya ⅓ satu pertiga dan begitu pun untuk anak-anaknya dalam jumlah yang jika pasangan tersebut belum memiliki anak kewajibani untuk menafkahi mantan istrinya itu berada dalam jumlah yang sama dengan dirinya. Dalam hal ini ½ setengah bagian untuk dirinya dan ½ setengah lagi untuk penjelasan di bagian atas tadi dapat Anda lihat bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku apabila pihak yang melakukan gugat cerai atau cerai talak adalah suami. Lantas bagaimana jika gugat cerai suami pns dilakukan oleh pihak istri?Jadi apabila pihak istri yang melakukan gugat cerai tentunya tidak ada kewajiban bagi pihak mantan suami untuk memberikan nafkah atau pembagian penghasilan hanya itu, pihak suami juga tidak wajib memberikan nafkah bagi mantan istri. Hal tersebut terjadi apabila perceraian disebabkan oleh beberapa alasan khusus, seperti halnya Istri melakukan zinaIstri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, entah itu secara lahir atau bahkan batin pada menjadi sosok pemadat, pemabuk serta penjudi yang tidak dapat disembuhkanIstri meninggalkan suami tanpa izin atau bahkan tanpa adanya alasan yang jelas dan hal tersebut berada di luar batas juga Berapa Biaya yang Dikeluarkan Untuk Perceraian?Jangka waktu pemberian nafkah bagi mantan istri PNS Untuk jangka waktu dari pemberian nafkah bagi mantan istri tersebut akan berlaku selama pihak istri belum menikah kembali. Sementara itu, jika istri menikah lagi, maka kewajiban tersebut pun berhenti sampai saat kata lain, kewajiban mantan suami untuk menafkahi mantan istri dalam jumlah ⅓ atau pun ½ dari gajinya tersebut hanya berlaku apabila istrinya belum menikah merujuk pada aturan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam KHI, mantan suami dinyatakan wajib untuk memberikan nafkah dan juga kiswah pada mantan istrinya selama masa itu, khusus bagi PNS mereka juga harus menuruti aturan negara. Dalam hal ini mereka harus memberikan nafkah dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Bahkan menunggu hingga pihak mantan istri menikah tetapi untuk praktiknya itu sendiri hal tersebut umumnya ditentukan oleh pihak pengadilan. Hakim akan melihat fakta-fakta pada saat perkara perceraian diceraikan. Ini misalnya terlihat pada perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/ AG/ perkara tersebut, seorang PNS pria mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya di pengadilan agama. Sejak awal permohonan, sang suami memang tidak menyebutkan akan membagi gajinya kepada istrinya. Suami beralasan bahwa istrinya tidak berhak mendapatkan potongan gajinya karena istrinya dianggap nusyuz alias istri juga di persidangan tidak spesifik mengajukan tuntutan pemotongan gaji suaminya yang PNS itu. Alhasil hakim pengadilan agama hanya memutuskan bahwa mantan suami hanya berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah. Selain itu, hakim juga menghukum suami memberikan nafkah terutang kepada mantan istrinya. Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung menguatkan putusan pada kasus di bagian atas tadi, dapat Anda lihat bahwa aturan mengenai jumlah atau lamanya pemberian nafkah tersebut tidak sesuai dengan aturan Disiplin PNS. Hal tersebut disesuaikan dengan aturan undang-undang perkawinan secara umum dan juga keputusan hakim yang sifatnya kiranya penjelasan singkat mengenai hak dan kewajiban dari suami atau bahkan istri yang melakukan gugat cerai suami juga Syarat & Prosedur Perceraian PNSAnda butuh konsultasi atau jasa hukum keluarga untuk mengurus masalah perceraian? Anda dapat menghubungi IHW Lawyer di telepon 0812-1203-9060 atau email di tanya atau info untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman di biarkan permasalahan hukum yang Anda hadapi mengurangi ketenangan hidup Anda!IHW, demikian sapaan lainnya. Sejak diangkat sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada tahun 2010, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung ini telah memegang banyak perkara litigasi. Mulai dari hukum pidana, perdata, hukum keluarga dan juga ketenagakerjaan. – Apa akibat hukum jika Istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil PNS mengajukan gugatan cerai terhadap suami yang bekerja sebagai karyawan swasta tanpa memiliki izin Pejabat ? Analisa Hukum singkat dari NET Attorney seputar masalah hukum yang sering dihadapi masyarakat. Inti Jawaban Singkat Pegawai Negeri Sipi yang akan mengajukan gugatan cerai Wajib memperoleh Izin dari Pejabat. Akibat Hukum jika Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Gugatan cerai tidak memiliki Izin Pejabat, maka Pegawai Negeri Sipil dijatuhi Jenis Hukuman Displin Berat. Pegawai Negeri Sipil Wajib Memperoleh Izin Atasan Jika Mengajukan Gugatan Cerai Pegawai Negeri Sipil yang akan mengajukan gugatan cerai wajib memperoleh izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat 1 yang berbunyi[1] Pasal 3 3 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat; Jadi, Istri yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh izin atasan atau pejabat terkait. Akibat Hukum Jika PNS Mengajukan Gugatan Cerai Tanpa Izin Pejabat Nah bagaimana jika Pegawai Negeri Sipil mengajukan gugatan cerai tanpa adanya izin atasan atau pejabat terkait. Akibat hukum yang dikenakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai tanpa izin pejabat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 15 ayat 1 yang berbunyi[2] Pasal 15 1 Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ ketentuan Pasal 2 ayat 1, ayat 2, Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Jadi jelas akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai tanpa izin atasan itu dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah diganti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 dan diubah terkahir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 ayat 4 yang berbunyi[3] Pasal 8 4 Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c terdiri atas a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 dua belas bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 dua belas bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi Pegawai Negeri Sipil melakukan gugatan cerai tanpa ada izin Pejabat. Maka Pegawai Negeri Sipil dijatuhi hukuman disiplin berat seperti penurunan jabatan, pembebasan dari jabatannya hingga pemberhentian dengan hotamt tidak ada pemintaan sendiri sebagai PNS. Bila anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait perjanjian dan/atau ingin mendapatkan analisa hukum terkait persoalan hukum yang anda hadapi, segera hubungi kami NET Attorney di kontak Whatsapp 0811-1501-235 atau email halo serta follow akun instagram netattorney untuk mendapatkan informasi menarik. [1] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Psl. 3 ayat 1; [2] Ibid, Psl. 15 ayat 1; [3] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Psl, 8 ayat 4.

istri pns gugat cerai suami swasta